SIAK (TUAH) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Siak Junaidi, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Siak, Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, di kediamannya, di Kelurahan Kampung Dalam, Siak Kota. Penetapan status hukum tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa.
Kapolres Siak melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Polisi memastikan seluruh penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan secara lengkap.
"Proses hukum masih berlangsung. Kami akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka setelah seluruh rangkaian penyidikan memenuhi ketentuan," ujar pihak kepolisian.
Penetapan tersangka terhadap seorang pejabat daerah dinilai menjadi pengingat penting mengenai perlunya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan merupakan putusan bersalah. Yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai mekanisme peradilan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini diperkirakan akan berdampak terhadap roda pemerintahan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Masyarakat pun menantikan transparansi proses hukum serta langkah pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama proses hukum berlangsung.
Yang Perlu Anda Ketahui :
• Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi, telah ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring OTT Polres Siak.
• Penyidik masih melakukan pendalaman perkara dan belum mengungkap secara rinci konstruksi kasus kepada publik.
• Proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
