LOMBOK BARAT (TUAH) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Senin (20/7/2026). Bersamaan dengan kabar tersebut, ruang kerja Bupati Lombok Barat di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tampak telah dipasangi segel KPK.
Informasi mengenai OTT ini masih berkembang. Hingga berita ini ditulis, KPK belum menyampaikan pernyataan resmi terkait konstruksi perkara, pihak-pihak yang diamankan, maupun status hukum Lalu Ahmad Zaini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, membenarkan adanya penyegelan ruang kerja bupati oleh KPK.
"Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," ujar Saikhu.
Nomor Telepon Bupati Tidak Aktif
Saikhu mengungkapkan, sebelum kabar tersebut mencuat, Bupati Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sempat menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman Kantor Bupati pada Senin dini hari.
Namun ketika aparatur kembali masuk kantor pada pagi harinya, ruang kerja bupati telah disegel oleh penyidik KPK.
"Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," katanya.
Ia juga mengaku telah berupaya menghubungi Bupati Lombok Barat melalui ajudan, namun nomor telepon yang biasa digunakan sudah tidak dapat dihubungi.
"Dikontak, sudah tidak aktif," ujarnya.
Ruang Dinas PUPR Juga Disegel
Selain ruang kerja Bupati Lombok Barat, penyidik KPK juga memasang segel di ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat.
Penyegelan dua ruangan strategis tersebut memicu perhatian aparatur sipil negara maupun masyarakat. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai keterkaitan penyegelan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani KPK.
KPK Belum Umumkan Perkara
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan.
Hingga berita ini diterbitkan, lembaga antirasuah belum mengumumkan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut maupun jumlah orang yang diamankan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga memilih menunggu penjelasan resmi dari KPK sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
"Kami belum bisa menyampaikan informasi apa pun, baiknya kita menunggu resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini," kata Akhmad Saikhu.
TUAH akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memperbarui informasi setelah KPK menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil operasi tangkap tangan tersebut.
---
📌 Yang Perlu Anda Ketahui
- KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7/2026), namun belum ada konfirmasi resmi mengenai status hukumnya.
- Ruang kerja Bupati Lombok Barat dan ruang Kepala Dinas PUPRPKP telah disegel KPK, sementara pemerintah daerah mengaku belum mengetahui detail perkara yang sedang ditangani.
- KPK masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dan diperkirakan akan memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.
